81 Tahun Merdeka: “Sudahkah Rakyat Merdeka untuk Hidup Sehat?”

81 Tahun Merdeka: Sudahkah Rakyat Merdeka untuk Hidup Sehat?
Refleksi 17 Agustus 2026 dari Perspektif Kesehatan Masyarakat

Oleh: P.A. Kodrat Pramudho *)

Kanal-Kesehatan.com – Hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026, Indonesia genap 81 tahun merdeka.

Setiap tahun kita mengibarkan Bendera Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengikuti upacara, dan mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa. Kita patut bersyukur karena selama 81 tahun Indonesia telah mengalami banyak perubahan: pendidikan berkembang, pembangunan berlangsung, teknologi semakin maju, dan pelayanan kesehatan semakin luas.

Namun, di tengah berbagai kemajuan itu, ada pertanyaan yang rasanya tidak boleh kita hindari: 81 tahun kita merdeka, tetapi sudahkah seluruh rakyat merasakan kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari—termasuk kemerdekaan untuk hidup sehat, hidup layak, dan hidup bermartabat?

Pertanyaan ini bukan untuk meniadakan kemajuan yang telah dicapai. Justru sebaliknya, pertanyaan ini diperlukan agar kita tidak berhenti pada keberhasilan pembangunan, tetapi melihat siapa yang masih tertinggal dan mengapa mereka tertinggal.

Ketika hidup sehat menjadi perjuangan
Bagi sebagian masyarakat, menjalani kehidupan sehari-hari masih merupakan perjuangan panjang.

Ada keluarga yang harus berhitung ketat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ada pekerja yang harus bekerja keras dengan penghasilan yang terbatas. Ada keluarga yang menghadapi persoalan rumah, sanitasi, air bersih, pendidikan, transportasi, pekerjaan, dan biaya kesehatan secara bersamaan.

Dalam situasi seperti itu, apakah cukup kita mengatakan kepada masyarakat: makan bergizi, berolahraga, jangan merokok, kelola stres, dan periksakan kesehatan secara rutin?

Tentu tidak sesederhana itu.

Anjuran hidup sehat memang penting. Tetapi kemampuan untuk menjalankan anjuran tersebut tidak sama bagi setiap orang.

Orang dengan pendapatan yang cukup memiliki pilihan yang lebih luas. Orang yang tinggal di lingkungan yang aman dan sehat mempunyai peluang lebih besar untuk beraktivitas fisik.

Pekerja dengan pekerjaan yang layak mempunyai kesempatan berbeda untuk beristirahat dan memperoleh perlindungan. Masyarakat yang tinggal dekat fasilitas kesehatan memiliki akses yang berbeda dengan mereka yang harus menempuh jarak jauh.

Karena itu, perilaku sehat tidak pernah berdiri sendiri. Ia tumbuh di dalam konteks kehidupan sosial.

Penyakit sering kali mempunyai akar sosial

Di sinilah perspektif kesehatan masyarakat menjadi penting.

Kesehatan bukan semata-mata persoalan penyakit dan pelayanan medis. Kesehatan juga dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, perumahan, lingkungan, kondisi sosial, perlindungan sosial, serta berbagai kebijakan yang menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya.

Seseorang tidak memilih dilahirkan dalam keluarga miskin.
Tidak semua orang dapat memilih pekerjaan yang aman dan berpenghasilan memadai. Tidak semua keluarga dapat memilih rumah di lingkungan yang sehat.
Tidak semua anak tumbuh dengan kesempatan pendidikan yang sama.
Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.
Maka ketika seseorang sakit, pertanyaan kesehatan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada

“apa penyakitnya?”

Kita juga harus bertanya:

“Mengapa ia sakit?”

Dan lebih jauh:

“Mengapa risiko sakit lebih besar pada kelompok tertentu dibandingkan kelompok lainnya?” Pertanyaan inilah yang membawa kita dari sekadar membicarakan penyakit menuju keadilan kesehatan.

Pemerataan belum tentu keadilan
Kita sering mengatakan bahwa pelayanan kesehatan harus merata. Tentu saja benar. Namun, pemerataan belum tentu sama dengan keadilan.
Memberikan sesuatu yang sama kepada semua orang belum tentu adil jika kondisi awal mereka berbeda.
Masyarakat di daerah terpencil mungkin membutuhkan dukungan lebih besar daripada masyarakat yang tinggal dekat pusat pelayanan. Kelompok miskin mungkin membutuhkan perlindungan yang lebih kuat daripada kelompok yang secara ekonomi mampu. Kelompok yang menghadapi hambatan sosial, geografis, ekonomi, atau budaya mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda.

Dalam kesehatan masyarakat, kita mengenal perbedaan antara equality dan equity. Equality menekankan kesamaan. Equity menekankan keadilan berdasarkan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup hanya bertanya:

“Berapa persen masyarakat telah mendapatkan pelayanan?”

Kita juga perlu bertanya:

Siapa yang belum mendapatkan pelayanan? Siapa yang paling sulit menjangkaunya?
Siapa yang menanggung risiko kesehatan paling besar? Dan mengapa ketimpangan itu terus terjadi?

 
Jangan jadikan masyarakat yang selalu disalahkan
Dalam promosi kesehatan, kita mengajak masyarakat mengubah perilaku. Itu penting. Tetapi perubahan perilaku tidak boleh berubah menjadi budaya menyalahkan masyarakat.

Ketika seseorang mengalami masalah gizi, apakah semata-mata karena ia tidak tahu makanan sehat?

Ketika seseorang mengalami penyakit kronis, apakah semata-mata karena ia tidak disiplin? Ketika seseorang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, apakah semata-mata karena ia tidak peduli?

Belum tentu.

Kita perlu melihat konteksnya.

Apakah makanan sehat terjangkau?

Apakah lingkungan mendukung aktivitas fisik? Apakah pekerja memiliki waktu untuk beristirahat? Apakah informasi kesehatan mudah dipahami?

Apakah pelayanan kesehatan mudah dijangkau? Apakah kondisi ekonominya memungkinkan?

Kesehatan masyarakat harus melihat manusia bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari lingkungan sosialnya.

Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari

Sudah 81 tahun Indonesia merdeka.

Tetapi bagi keluarga yang setiap hari masih berjuang mendapatkan pangan yang cukup, rumah yang layak, pekerjaan yang aman, pendidikan yang baik, lingkungan yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang bermutu, makna kemerdekaan masih menyisakan pekerjaan rumah.

Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan juga berarti memiliki kesempatan yang nyata untuk menentukan kehidupan yang lebih baik.

Dalam konteks kesehatan, kemerdekaan berarti setiap warga negara mempunyai kesempatan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Karena itu, kemerdekaan kesehatan bukan berarti tidak pernah sakit.

Kemerdekaan kesehatan berarti tidak ada warga negara yang kehilangan kesempatan untuk hidup sehat hanya karena ia miskin, tinggal jauh dari pusat pelayanan, bekerja dalam kondisi rentan, atau lahir dalam lingkungan sosial yang kurang menguntungkan.

Pembangunan harus menyehatkan
Maka agenda kesehatan Indonesia ke depan tidak cukup hanya membangun fasilitas kesehatan atau memperluas program kesehatan.
Kita membutuhkan pembangunan yang secara keseluruhan menyehatkan masyarakat.
Pembangunan ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Kebijakan pangan harus memastikan masyarakat mampu memperoleh makanan yang sehat dan bergizi.
Kebijakan ketenagakerjaan harus melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Kebijakan perumahan dan lingkungan harus menciptakan tempat tinggal yang sehat. Transportasi harus mendukung keselamatan dan mobilitas masyarakat.

Pendidikan harus memperkuat literasi kesehatan.
Perlindungan sosial harus mencegah masyarakat rentan semakin jatuh ketika menghadapi masalah kesehatan.
Dengan demikian, kesehatan bukan hanya urusan sektor kesehatan. Karena itu, Indonesia membutuhkan pendekatan Health in All Policies (HIAP) – Kesehatan dalam Semua Kebijakan. Setiap kebijakan pembangunan harus bertanya bukan hanya “apa manfaat ekonominya?”,

tetapi juga “apa dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang berisiko dirugikan, dan apakah kebijakan tersebut memperkecil atau justru memperlebar kesenjangan kesehatan?”

Setiap kebijakan publik pada akhirnya dapat menjadi kebijakan yang menyehatkan atau kebijakan yang menghasilkan risiko kesehatan.

Saatnya mengubah cara kita mengukur kemajuan
Mungkin sudah saatnya kita mengubah beberapa pertanyaan. Bukan hanya:
Berapa banyak fasilitas kesehatan yang telah dibangun?

Tetapi:
Apakah masyarakat yang paling membutuhkan semakin mudah memperoleh pelayanan?

Bukan hanya:
Berapa banyak program kesehatan yang telah dilaksanakan?

Tetapi:
Apakah program tersebut benar-benar mengurangi ketimpangan kesehatan?

Bukan hanya:
Apakah cakupan pelayanan meningkat?

Tetapi:
Kelompok mana yang masih tertinggal?

Bukan hanya:
Apakah masyarakat telah diberi edukasi?

Tetapi:
Apakah masyarakat memiliki kondisi yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan tersebut?

Dan bukan hanya:
Apakah Indonesia semakin maju?

Tetapi:
Siapa yang menikmati kemajuan itu, dan siapa yang masih menunggu untuk merasakannya?

Dari kemerdekaan politik menuju kemerdekaan yang dirasakan rakyat
81 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperluas makna kemerdekaan.
Merdeka bukan hanya ketika bendera Merah Putih berkibar.
Merdeka adalah ketika seorang anak dapat tumbuh sehat tanpa dibatasi kemiskinan. Merdeka adalah ketika seorang ibu tidak harus terus-menerus memilih antara memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan kesehatan keluarganya.
Merdeka adalah ketika seorang pekerja dapat mencari nafkah tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keselamatannya.
Merdeka adalah ketika masyarakat di pelosok memiliki kesempatan kesehatan yang adil dibandingkan masyarakat di perkotaan.
Merdeka adalah ketika seseorang tidak kehilangan masa depan hanya karena kondisi sosial tempat ia dilahirkan.

Dan merdeka adalah ketika pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga

keadilan dan pemerataan kesempatan untuk hidup sehat.

Jangan sampai kita hanya memerdekakan negara, tetapi belum memerdekakan manusianya
Makna kemerdekaan juga harus dilihat dari siapa yang masih menghadapi hambatan terbesar untuk hidup sehat. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga rentan, lansia yang membutuhkan dukungan, pekerja informal yang tidak selalu memiliki perlindungan memadai, masyarakat miskin, serta mereka yang tinggal di wilayah terpencil tidak boleh menjadi kelompok yang hanya disebut dalam laporan program.

Mereka adalah bagian penting dari ukuran keberhasilan pembangunan.

Perspektif keadilan kesehatan mengingatkan kita bahwa pembangunan harus memberi perhatian lebih kepada mereka yang menghadapi hambatan lebih besar. Bukan karena mereka harus dikasihani, tetapi karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan hidup sehat.

Karena itu, masyarakat juga tidak boleh terus ditempatkan hanya sebagai penerima program. Masyarakat harus menjadi subjek dan aktor pembangunan kesehatan: mampu mengenali masalahnya, mengembangkan kekuatannya, membangun solidaritas, ikut menentukan prioritas, dan mengawal perubahan di lingkungannya.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab menciptakan kebijakan dan sistem yang adil. Tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab profesional untuk melayani. Tetapi masyarakat harus diberi ruang dan kapasitas untuk ikut menentukan masa depannya sendiri.

Kemerdekaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya
Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab antargenerasi.

Pertanyaannya bukan hanya bagaimana masyarakat Indonesia hidup hari ini, tetapi warisan seperti apa yang kita tinggalkan kepada anak-anak dan generasi setelah kita.

Apakah mereka akan mewarisi lingkungan yang semakin sehat atau semakin tercemar? Apakah mereka memperoleh kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik? Apakah sistem kesehatan semakin adil? Apakah kesenjangan sosial dan kesehatan semakin mengecil?

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 seharusnya menjadi titik untuk maju dan memastikan bahwa generasi berikutnya tidak perlu memulai perjuangan dari masalah yang sama.

Apa yang harus kita perjuangkan setelah 81 tahun?

Mungkin inilah pertanyaan yang paling penting.

Setelah 81 tahun merdeka, perjuangan kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti pada peningkatan cakupan pelayanan saja. Kita perlu memperjuangkan pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan, pemerataan, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan kesehatan.

Kita perlu bertanya secara konsisten: siapa yang paling tertinggal, apa penyebabnya, siapa yang harus bertindak, dan bagaimana memastikan perubahan tersebut bertahan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari rata-rata capaian nasional, tetapi juga dari seberapa jauh kesenjangan dapat diperkecil dan seberapa kuat mereka yang paling rentan menjadi lebih berdaya yang terjadi di berbagai daerah.

Inilah mungkin makna kemerdekaan yang perlu kita perjuangkan pada tahun-tahun berikutnya: bukan hanya negara yang semakin maju, tetapi manusia Indonesia yang semakin sehat, semakin berdaya, semakin adil diperlakukan, dan semakin bermartabat.

Kemerdekaan sejati dalam perspektif kesehatan masyarakat bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bebas dari ketidakadilan yang menghalangi manusia untuk hidup sehat, hidup layak, dan hidup bermartabat.

Maka pada 17 Agustus 2026 ini, mari kita tidak hanya merayakan bahwa Indonesia telah merdeka selama 81 tahun.

Mari kita bertanya lebih dalam:

Sudahkah kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan? Sebab ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, seberapa maju teknologinya, atau seberapa banyak fasilitas yang dibangunnya. Ukuran kemajuan yang paling manusiawi adalah seberapa adil bangsa itu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk hidup sehat dan hidup bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka untuk hidup sehat. Sehat untuk hidup bermartabat.

Sehat dan adil untuk seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 17 Agustus 2026

P.A. Kodrat Pramudho
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju (UIMA) Jakarta dan
Ketua Umum ILUNI FKM masa bakti 2013-2018