Harapan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Untuk Ketahanan Kesehatan yang Lebih Baik

Kanal-Kesehatan.com – Tahun 2024 menjadi tahun pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Setelah Pemilu Presiden (Pilpres) yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024, selanjutnya dilangsungkan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentah di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024.

Berikut ulasan Dr. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes. pada Seminar Nasional Pemilukada yang mengusung tema “Dinamika dan Tantangan Pemilukada 2024” yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Menurut Kodrat Pramudho, “Pemilu yang demokratis dapat mendorong praktik good governance seperti transparansi, partisipasi publik, dan supremasi hukum. ”Tentu hal itu kemudian akan berpengaruh pada perencanaan dan implementasi kebijakan yang pro-rakyat, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan layanan kesehatan,”

Momentum Politik dan Upaya Peningkatan Kesehatan
Mengapa momentum politik seperti Pilkada 2024 berkaitan erat dengan peningkatan kesehatan masyarakat, sebab hal ini merupakan peluang bagi kepala daerah terpilih untuk merancang program prioritas kesehatan yang tangguh.

Para kepala daerah terpilih dapat berperan menguatkan infrastruktur kesehatan, perbaikan sistem rujukan, serta untuk investasi pada sumber daya manusia dibidang kesehatan. Kesempatan emas tersebut tentu sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

Kepala daerah terpilih juga sangat mampu berkiprah mendukung Arah Kebijakan Baru yang baik bersifat internasional dengan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) maupun cakupan nasional dengan mendukung program Indonesia Emas 2045 sehingga kepala daerah mampu menyelaraskan akses universal terhadap kesehatan untuk terus dikembangkan.

Indonesia adalah satu dari 193 negara yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Indonesia turut berkomitmen mendukung 17 tujuan yang ditetapkan SDGs yang memiliki Prinsip utama “Leave no one behind” (Tidak meninggalkan satu orang pun) untuk bersama-sama mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Partisipasi dan interaksi masyarakat pada pemilihan kepala daerah sering kali menjadi momen untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan kesehatan melalui peran desa siaga atau posyandu.

Harapan Setelah Pemilihan Kepala Daerah
Begitu banyak hal yang ingin diupayakan menjadi lebih baik membuat banyak pula harapan yang ingin dicapai setelah Pilkada. Lima diantaranya sudah dirangkum Kodrat Pamudho sebagai berikut.

Mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan didaerah terpencil.

Pertama, adalah memiliki pemimpin daerah yang proaktif dengan demikian mampu memprioritaskan sektor kesehatan dalam visi pembangunan.

Kedua, terciptanya kemandirian kesehatan daerah dengan menggali potensi daerah melalui penguatan sumber daya lokal.

Ketiga, terjalinnya kolaborasi lintas sektor yang mampu melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, pemerintah, dan media, layaknya konsep pentalhelix.

Keempat, mendapat dukungan regulasi yang kuat dengan demikian terdapat kebijakan formal yang mendukung inovasi dan akses layanan kesehatan.

Kelima, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di semua tingkatan khususnya didaerah terpencil.

Ketahanan Kesehatan
Setiap negara memiliki “Sistem Ketahanan Kesehatan” hal tersebut menjadi prioritas sebab mampu mencegah, mendeteksi, dan bahkan merespond ancaman kesehatan publik, termasuk pandemi, wabah, dan bencana di negaranya.

Ketahanan Kesehatan suatu negara juga terlihat dari bagaimana negara tersebut menyediakan layanan kesehatan. Bagaimana mengelola sistem pelayanan kesehatan yang esensial secara berkelanjutan, terutama dalam situasi darurat. Termasuk cara mitigasi terhadap perubahan lingkungan kesehatan, seperti perubahan demografi, urbanisasi, dampak bencana, dan perubahan iklim

Secara keseluruhan, ketahanan kesehatan menekankan pada perlunya sistem kesehatan yang kuat, berbasis pada kolaborasi berbagai sektor (seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan ekonomi), serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka secara berkelanjutan.

Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan menurut Kodrat Pramudho yang pernah mengemban tugas sebagai Kepala B/BTKLPP (Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit) pada tahun 2011 hingga tahun 2017.

1. Penguatan kapasitas sistem kesehatan dengan berinvestasi pada infrastruktur kesehatan, menginvestasikan juga dibidang teknologi, termasuk berinvestasi untuk tenaga kesehatan yang legkap dan mumpuni.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran daerah dengan mengarahkan lebih banyak dana ke prioritas kesehatan.
3. Pemanfaatan teknologi digital dengan mengembangkan sistem e-health dan telemedicine untuk menjangkau daerah terpencil.
4. Advokasi kebijakan kesehatan dengan mendorong kepala daerah untuk menjadikan kesehatan sebagai prioritas pembangunan.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan terus menerus bersinergi dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan layanan kesehatan.
6. Penyusunan kebijakan berbasis data dengan memperbaiki sistem pengumpulan dan analisis data kesehatan di daerah.

Kendala yang Dihadapi
Agar dapat mewujudkan harapan tersebut, pemerintah juga harus menganalisa berbagai kendalah yang juga diungkap Kodrat Pramudho yang aktif sebagai Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, yakni :

1. Faktor Perubahan Iklim
   Faktor alam mampu meningkatkan risiko wabah penyakit akibat bencana alam dan degradasi lingkungan. Sehingga penangangan yang dibutuhkan harus cepat dan tepat.
2. Urbanisasi dan Migrasi, terkadang kegiatan perpindahan masyarakat ini sedikit banyak membebani layanan kesehatan di daerah perkotaan.
3. Pandemi dan Ancaman Kesehatan Global, memerlukan respons cepat dan kesiapan sistem kesehatan yang adaptif.
4. Peningkatan Harapan Masyarakat, era digitalisasi sekarang ini, membuat ritme kehidupan semakin mudah dan cepat, hal itu juga diingkan masyarakat yang menuntut layanan kesehatan yang modern dan berkualitas.
5. Ketahanan Finansial Daerah, kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia ini yang memiliki kesulitan membiayai kebutuhan kesehatan didaerahnya secara mandiri.

Implementasi Kesehatan Oleh Kepala Daerah
Pada akhirnya, masyarakat menginginkan peran kepala daerah dalam mengimplementasikan pada bidang Kesehatan setelah Pilkada 2024, berikut beberapa catatan penting yang dapat didaptasi parakepala daerah terpilih.

1. Memperkuat jajaran kesehatan untuk mendeteksi, mencegah dan merespon berbagai masalah
2. kesehatan dan kedaruratan di daerahnya
3. Menjadi pemimpin pembelajar dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan dan sektor Pembangunan lainnya
4. Memperkuat pengelolaan program kesehatan berbasis data epidemiologi
5. Kampanye Kesehatan dan edukasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Dukungan kepala daerah terpilih untuk penigkatan ketahanan nasional sangat mendukung Kementerian Kesehatan RI untuk segera mengentaskan tigas dibidang kesehatan.

Upaya tersebut tentu sangat mendukung Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Budi Gunadi Sadikin dalam menyelesaikan tiga pesan penting dari Presiden Prabowo yakni, berkaitan dengan skrining kesehatan nasional, membangun rumah sakit di daerah tertinggal, serta mengatasi penyakit Tuberkulosis.

Penulis : Dr. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes. ( Dosen Tetap Fakultas Ilmu Kesehatan UIMA Jakarta, 2022, Pengasuh kanal-kesehatan.com) dan Dasuciana