Pandemi covid19 berdampak dahsyat pada banyak sektor kehidupan termasuk pada sektor ekonomi, yang membuat banyak orang merasa pendapatannya berkurang. Kali ini disampaikan dampaknya pada program kesehatan lainnya, karena covid19 dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), telah membuat Puskesmas tidak leluasa bergerak, sehingga pasti berdampak pada program-program Puskesmas lainnya.
Kebijakan PSBB menganjurkan semua orang agar tetap di rumah, mengurangi kerumunan orang, jelas berpengaruh pada pelayanan di Puskesmas. Studi cepat yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan Kemkes secara daring menunjukkan menurunnya kegiatan Puskesmas, seperti gambar berikut.
Gambar 1. Penurunan kegiatan Puskesmas di luar gedung.
Untuk kunjungan Posyandu, yang tetap berjalan hanya 19,2% Puskesmas, sementara hampir separo sama sekali tidak ada kegiatan di posyandu dan sepertiga kunjungan ke posyandu berkurang. Posyandu merupakan wahana untuk menjangkau sasaran imunisasi, penimbangan balita dan sebagain untuk pemeriksaan ibu hamil. Jadi jelas dampaknya terasa. Contohnya terhadap cakupan imunisasi, lebih dari separuh Puskesmas menyatakan bahwa cakupan imunisasi menurun. Data yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Bila dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu, dalam bulan Januari dan Februari cakupan tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu, namun mulai lebih rendah pada bulan Maret dan makin jauh gapnya pada bulan April.
Gambar 2. Perbandingan cakupan imunisasi catur wulan pertama tahun 2019 dan 2020
Kecenderungan ini jelas mengkhawatirkan bila tidak dilakukan strategi jitu mengejar kesenjangan cakupan selama PSBB ini. Bayangkan bila cakupan imunisasi DPT rendah, bisa terjadi KLB Difteri, dan tentu kesehatan anak-anak kita makin terancam.
Bukan hanya Posyandu yang berkurang aktivitasnya, semua bentuk UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) juga berkurang termasuk misalnya Posyandu PTM (Penyakit Tidak Menular), sehingga pengendalian penyakit menular juga terganggu. Bila tidak segera dibangkitkan lagi, niscaya akan terjadi penurunan yang signifikan cakupan program-program Puskesmas.
Kondisi yang berbeda terjadi pada PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga). Hasil studi cepat Badan Litbang Kesehatan menunjukkan bahwa kunjungan rumah hanya dilakukan 16,2% Puskesmas bahkan 40% Puskesmas tidak melakukan kunjungan rumah, namun cakupan kunjungan keluarga dalam aplikasi keluarga sehat justru meningkat dari 69,18% (Maret) menjadi 72,70% (Juni). Setelah ditelusuri informasi dari lapangan menunjukkan bahwa di masa pandemi ini staf Puskesmas rajin entry data dari hasil kunjungan sebelumnya, yang belum sempat dimasukkan ke aplikasi.
Gambar 3. Cakupan kunjungan keluarga PISPK dan capaian indikator keluarga beserta Indeks Keluarga Sehat.
Perlu Terobosan Jitu
Kabar baik bahwa setiap program di Kementerian Kesehatan telah membuat panduan bagaimana menjalankan program dengan menerapkan protokol kesehatan. Program harus jalan terus, namun harus diatur agar implementasi program tersebut tidak menjadi wahana penularan covid19.
Sebenarnya pada saat semua UKBM menurun, justru PISPK harus diaktifkan, karena PISPK bisa dijadikan tulang punggung untuk mencapai semua sasaran program Puskesmas. PISPK dapat dibunakan untuk penajaman sasaran semua program di suatu wilayah. Jadi dengan pendekatan wilayah, Puskesmas bisa secara efisien dan efektif menjangkau sasaran. Tentu saja di masa pandemi ini, lokasi yang digarap haruslah daerah yang aman atau hijau.
Akselerasi program Puskesmas dengan pendekatan wilayah dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- Unduh data keluarga dan individu di wilayah kerja Puskesmas dari aplikasi keluarga sehat.
- Gabungkan data PISPK tersebut dengan data lain yang dimiliki Puskesmas sesuai keperluan, misalnya ODP covid19, balita stunting, ibu hamil, bayi yang belum diimunisasi, dst.
- Buat agregasi data seluruh program per wilayah (bisa desa, RW bahkan RT), sehingga bisa diketahui masalah apa saja di wilayah tersebut.
Contoh bila di RW 1 Desa A ada sasaran bayi yang mau diimunisasi, penderita hipertensi yang belum kontrol, balita gizi buruk à tim yang datang adalah penaggung jawab imunisasi, PTM dan gizi.
Sebalikanya di RW 2 Desa B ada sasaran bayi yang akan imunisasi, penderita tuberkulosis yang perlu tambahan obat dan hipertensi yang tidak kontrol à tim yang datang adalah penanggung jawab imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Jadi dengan memanfaatkan data-base PISPK ditambah dengan variabel lokal sesuai keperluan Puskesmas, bisa dijadikan cara untuk mempertajam sasaran program per wilayah. Intervensi dengan pendekatan wilayah ini diharapkan bisa mengimbangi UKBM yang belum sepenuhnya bisa aktif seperti semula.
Selamat mencoba, selamat berjuang semoga dapat mengejar ketertinggalan cakupan yang terjadi selama pandemi covid19.
Jakarta, 10 Juli 2020
Trihono
