PISPK di Jawa Barat, saatnya untuk mengejar.

Provinsi Jawa Barat sebenarnya termasuk dalam 9 provinsi yang memulai PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) pada tahun 2016, setahun lebih awal dari provinsi lainnya. Namun capaian Jawa Barat relatif tertinggal, karena praktis Jawa Barat baru mulai melaksanakan pada tahun 2017 disebabkan tidak terrealisasinya pelatihan PISPK di tahun 2016. Kini mereka sedang bersemangat untuk mengejar ketertinggalannya, beberapa kab/kota mengalokasikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mempercepat pelaksanaan PISPK, dengan menambah jumlah Puskesmas yang dijadikan lokus kegiatan PISPK. Inilah beberapa catatan hasil pertemuan koordinasi dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer di Jawa Barat.
Tabel 1. Perkembangan jumlah keluarga yang telah dikunjungi dalam pelaksanaan PISPK di Prov. Jawa Barat.
Dilihat dari naiknnya cakupan, tampaknya Jawa Barat mulai mengejar ketertinggalannya, namun karena mulainya yang terlambat, kedudukannya masih di bawah rerata nasional. Cakupan keluarga yang dikunjungi baru mencapai 9,05%, sementara rerata nasional sudah mencapai 13,77%.
Peringkat kab/kota dalam Prov. Jawa Barat.
Dilihat dari jumlah keluarga yang telah dikunjungi petugas bina keluarga, peringkat pertama diduduki oleh Kab. Majalengka, disusul Kab. Sukabumi dan Kab. Garut, sementara yang paling tertinggal adalah Kab. Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Banjar.

Gambar 1. Jumlah keluarga yang dikunjungi menurut kab/kota di Jawa Barat
Namun bila dilihat dari cakupan atau persentase keluarga yang telah dikunjungi, peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Sukabumi, disusul Kab. Majalengka dan Kota Cirebon. Untuk 3 besar ini bia dikatakan bahwa nilai IKS-nya sudah stabil karena cakupannya telah >30%, artinya bila cakupan naik hingga 100% kemungkinan nilai IKS tidak lagi berubah banyak. Di peringkat terbawah, ada 4 kab/kota yang belum mencapai 1% yaitu Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kota Bekasi dan Kab. Bogor.

Gambar 2. Cakupan kunjungan keluarga menurut kab/kota di Jawa Barat.
Menarik juga bila dilihat dinamika kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam implementasi PISPK di kancah nasional. Ini bisa dilihat dari perkembangan peringkat kab/kota pada tingkat nasional dari bulan Januari ke April 2018. Beberapa kab/kota naik peringkatnya (Kab. Majalengka, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya) namun sebagian besar mengalami penurunan peringkat. Ini menunjukkan bahwa kecepatan implementasi kab/kota di Jawa Barat sebagian besar lebih rendah dibanding kab/kota di provinsi lainnya.
Tabel 2. Peringkat cakupan kunjungan keluarga Kab/Kota dalam Provinsi Jawa Barat pada skala nasional
Gambaran nilai IKS (Indeks Keluarga Sehat) menurut kab/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut. Nilai IKS Jawa Barat (0,128) lebih rendah dari IKS Nasional (0,158). Tentu saja nilai IKS ini belum stabil mengingat cakupan kunjungan keluarga yang masih sedikit, namun setidaknya menjadi lampu kuning, Jabar harus segera mengejar ketertinggalannya. IKS tertinggi diduduki oleh Kota Cirebon, disusul Kota Cimahi, akan tetapi nilai IKS ini masih labil, bisa berubah banyak bila cakupan kunjungan keluarga bertambah.

Gambar 3. Indeks Keluarga Sehat menurut kab/kota di Jawa Barat
Intervensi apa yang harus dilakukan, dapat dilihat dari capaian dari 12 indikator keluarga sehat yang di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai tampak pada gambar berikut. Ada 6 indikator keluarga sehat yang capaiannya masih <50%, inilah yang harus menjadi program utama di Jawa Barat. Dilihat dari pengaruhnya terhadap IKS, maka tantangan berat adalah menaikkan capaian keluarga tidak merokok dan keanggotaan JKN, disamping kesehatan jiwa, hipertensi, tuberkulosis dan keluarga berencana. Intervensi yang lebih spesifik di tiap kab/kota bergantung pada capaian 12 indikator keluarga sehat di masing2 kab/kota yang bersangkutan.

Gambar 4. Capaian 12 indikator keluarga sehat di tingkat Prov. Jawa Barat

Gambar 5. Pimpinan dan peserta pertemuan koordinasi dan evaluasi program yankes primer Provinsi Jawa Barat, 12-13 April 2018
Demikianlah kemajuan implementasi PISPK di Provinsi Jawa Barat, hasil dari pertemuan koordinasi dan evaluasi pelayanan kesehatan primer yang dilaksanakan pada tangga 12 – 13 April 2018 yang lalu di Bandung.