Untuk melihat perkembangan PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), Ibu Menteri Kesehatan mengundang Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ke Jakarta, dalam Rakorpop (Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program) untuk mengevaluasi sekaligus mencari solusi guna percepatan implementasi PISPK di tahun 2018. Rakorpop ini dilaksanakan pada tanggal 11-13 Desember 2017, selain PISPK, dibahas pula seluk beluk DAK (Dana Alokasi Khusus) non-fisik yang dikenal dengan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan e-katalog
Gambar 1. Ibu Menkes memberikan arahannya pada Rakorpop dengan seluruh Kadinkes Provinsi, Kabupaten/Kota dan jajaran kesehatan lainnya
Dalam pertemuan tersebut Ibu Menteri Kesehatan mengapresiasi daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PISPK dengan baik dan cepat perkembangannya. Namun disisi lain masih ada sekitar 55 Kab/Kota yang data kunjungan keluarganya masih nol. Bukan berarti belum melaksanakan, tetapi mungkin sudah melakukan kunjungan keluarga, tetapi jaringan internet belum bagus, sehingga belum bisa entry data, akibatnya belum tercatat pada aplikasi keluarga sehat. Kota Dumai menempati peringkat pertama cakupan keluarga yang telah dikunjungi dan didata, yaitu sebesar 94,2% disusul Kota Solok dengan cakupan 67,4%. Peringkat 20 terbaik cakupan kunjungan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Peringkat 20 terbaik Kab/Kota dengan cakupan kunjungan keluarga terbanyak per 1 Desember 2017
Untuk tingkat provinsi, peringkat cakupan kunjungan keluarga dapat dilihat pada gambar berikut. Peringkat pertama Provinsi Sumatera Barat, diikuti Sumatera Utara dan Bangka Belitung. Sementara provinsi yang paling sedikit adalah Papua dan Papua Barat.
Gambar 2. Peringkat provinsi dengan cakupan kunjungan keluarga per 1 Desember 2017
Bagi kabupaten/kota yang telah mencapai >1% keluarga yang telah dikunjungi, dapat dihitung IKS (Indeks Keluarga Sehat) wilayah, yang menunjukkan berapa persen keluarga yang tergolong sehat berdasarkan 12 indikator keluarga sehat. Untuk pencapaian IKS, peringkat 20 terbaik kabupaten/kota adalah sebagai berikut (lihat tabel 2).
Tabel 2. Peringkat 20 terbaik Kab/Kota dengan IKS (Indeks Keluarga Sehat) terbaik per 1 Desember 2017
Tentu saja peringkat ini masih sangat dinamis, bisa berubah setiap saat karena cakupan kunjungan keluarga belum banyak.
Di tingkat nasional, peringkat IKS provinsi dapat dilihat pada gambar berikut (lihat gambar 3).
Dilihat dari 12 indikator keluarga sehat, tingkat pencapaian secara nasional adalah sebagai berikut (lihat gambar 4).
Gambar 4. Pencapaian 12 indikator keluarga sehat menurut provinsi, per 1 Desember 2017.
Untuk indikator gangguan jiwa berat, sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, namun sebagian besar belum ditangani dengan baik, salah satu sebabnya karena akses ke RS Jiwa yang memang jauh. Tampaknya perlu dikembangkan “community psychiatri” sehingga walaupun jauh dari RS Jiwa tetapi tetap dapat ditanggulangi dengan baik.
Untuk indikator hipertensi, karakteristiknya adalah baru 1/3 penderita hipertensi yang berobat ke petugas kesehatan. Sisanya yang 2/3 belum tahu kalau dirinya menderita hipertensi. Oleh karena itu banyak penderita hipertensi baru yang ditemukan sewaktu kunjungan keluarga. Tentu saja waktu dideteksi sebagai penderita hipertensi, mereka belum diberi obat, sehingga cakupan indikator ini pada tahpa awal cenderung rendah. Namun bila nanti sudah ditangani, berangsur-angsur akan membaik. Hal yang serupa terjadi pada indikator tuberkulosis, karena kunjungan keluarga berarti melaksanakan active case detection, sehingga banyak ditemukan kasus baru.
Untuk merokok, ini masalah berat, karena sebagian besar orang Indonesia adalah perokok. Jadi harus ada intervensi yang sistematis khususnya pembatasan kawasan merokok.
Untuk JKN, wajar bila angkanya lebih rendah dibanding cakupan peserta yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan, karena di sini unitnya adalah keluarga. Bila dalam satu keluarga ada 5 orang anggota keluarga, 4 yang ikut JKN, maka di PISPK keluarga tersebut dinilai belum menjadi anggota JKN, karena masih ada 1 orang yang belum masuk.
Bagaimana gambaran tiap provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya? Tunggu kajian selanjutnya.
